NEWS

Disinggung Jokowi,Menkumham Akui Kinerja Penegak Hukum Harus Diperbaiki

Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Bersama DPD dan DPR RI 2019 menyinggung kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air belum maksimal.
Merespons hal itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengamininya. Menurutnya, memang harus ada perbaikan dalam penegakan hukum, seperti yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya.
“Ya memang itu (harus-red) ada perbaikan. Terus kita harus diregulasi itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus,” ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi juga menyoroti pelaksana orientasi kerja dan birokrasi pengawas haruslah berorientasi pada hasil. Karena itu, Yasonna menuturkan akan adanya pelayanan publik yang lebih ringkas dan baik.

“Bagaimana investasi bisa dipermudah sehingga perizinan-perizinan bisa dipermudah. Regulasi bukan karena banyaknya, tetapi karena simpel dan mudah,” tutur dia.Selain itu, Yasonna mengingikan harus ada terobosan di periode kedua Presiden Jokowi. Terobosan itu yakni seperti menyelaraskan regulasi DPR dengan pemerintah yang memiliki irama aturan yang berkualitas.
Perbaikannya harus dari sistem pencegahannya manajemen keuangannya, proyeknya, semuanya membangun daripada titik pencegahan,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah, termasuk kinerja lembaga pemberantasan korupsi.
“Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan,” ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya di HUT ke-74 Tahun 2019 di Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengatakan, ukuran kinerja lembaga pemberantasan korupsi harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, hingga berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.
“Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Sekali lagi manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun,” paparnya.
Jokowi juga menyoroti ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Ia menilai, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat.

“Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan. Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi,” tambahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan pelaksana orientasi kerja dan birokrasi pengawas haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close