NEWStradisiUncategorized

KPK di Ujung Tanduk

KPK di Ujung Tanduk, Haruskah Revisi UU KPK Dilanjutkan?

DPR mendadak mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) padahal sudah berkali-kali ditolak. KPK merasa kini berada di ujung tanduk. Menurut Anda, apakah revisi UU KPK perlu dilanjutkan?

Badan Legislasi (Baleg) DPR tiba-tiba mengusulkan revisi UU KPK dibahas di rapat paripurna untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR dan pada akhirnya disepakati. DPR kemudian akan membahas revisi UU ini dengan pemerintah. Seperti diketahui, masa jabatan DPR 2014-2019 tersisa kurang dari satu bulan. Meski demikian, DPR tetap berniat mengebut pembahasan revisi UU KPK agar bisa disahkan menjadi UU sebelum periode berakhir.Kembali munculnya usulan revisi UU KPK ini dikritik habis-habisan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyoroti soal latar belakang pengajuan revisi UU KPK tersebut. Menurut PSHK Indonesia, pengesahan revisi UU KPK sebagai usulan inisiatif DPR melanggar aturan.

KPK sendiri tegas menolak revisi UU ini. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut pembahasan revisi UU itu dilakukan diam-diam. Cara diam-diam itu disebut Syarif menjadi bukti bila pemerintah dan parlemen membohongi rakyat. Sebab, Syarif menyebut selama ini program pemerintah dan parlemen menguatkan KPK, tetapi malah merevisi UU diam-diam.

“Pemerintah dan parlemen telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan KPK tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam,” ucap Syarif.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dahulu membahas revisi UU KPK dengan akademisi. Menurut KPK, revisi UU ini melumpuhkan lembaga antikorupsi itu.

“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk,” kata Agus

Di sisi lain, DPR beralasan revisi UU KPK kembali dibahas saat ini karena hanya ‘ditunda’ pada 2017 lalu. DPR mengklaim tidak berniat melemahkan KPK lewat revisi UU ini.

“Percayalah bahwa semua yang ada di DPR ini tentu tidak ingin juga KPK lemah. Makanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki,” kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.

Bagaimana menurut Anda? Apakah sebaiknya revisi UU KPK dilanjutkan atau dibatalkan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.

Tolak Revisi UU KPK: 73 Dosen Unand Teken Petisi, BEM Unsoed Turun Aksi

Sebanyak 73 dosen Universitas Andalas (Unand), Padang juga menolak revisi UU KPK. Sebelumnya, 151 dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak rencana revisi tersebut.

DPR akan merevisi pasal-pasal jantung pemberantasan korupsi dalam UU KPK. Revisi itu mulai dari mengupayakan pegawai KPK menjadi pegawai biasa, penyidik harus dari lembaga lain, KPK diawasi dewan pengawas yang dipilih DPR, KPK dibatasi kewenangan penyadapan, membatasi operasi tangkap tangan dan lain-lain.

“Padahal pasal-pasal itu efektif dalam memberantas korupsi,” kata dosen Universitas Padang (Unand), Feri Amsari kepada detikcom, Senin (9/9/2019).

“Lalu, kenapa pasal-pasal tersebut yang dipreteli? Kenapa bukan KPK diperkuat dengan kewenangan baru yang membuat KPK semakin bertaring, misalnya: dilengkapi persenjataan selama OTT karena selama ini KPK tidak diizinkan kepolisian membawa senjata api, KPK dapat membekukan seluruh aset korupsi, dan jika perlu pimpinan KPK tidak dipilih DPR?” sambung Feri.

Alih-alih memperkuat, KPK malah hendak dimatikan. Presiden yang merupakan kunci utama agar proses pelemahan itu tidak berjalan belum menunjukan sikap yang tegas apakah menolak atau menerima rencana DPR.

“Untuk menyelamatkan KPK dari upaya DPR, maka kami dosen-dosen Universitas Andalas menolak upaya revisi terhadap UU KPK,” ujar Feri.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close